Aceh Utara – Konsultasi Publik Pengelolaan Pertanian Pasca Banjir yang digelar Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Utara pada Senin (9/2/2026) mengungkap tabir pahit. Di balik ruang rapat yang nyaman, nasib ribuan petani di Aceh Utara justru jalan di tempat.
Agenda yang seharusnya menjadi titik balik pemulihan ekonomi rakyat ini justru mengonfirmasi bahwa kebijakan pemerintah selama ini lebih banyak terjebak dalam retorika ketimbang aksi nyata.
Kritik Pedas: “Besar di Klaim, Kecil di Hasil”
Sentilan paling keras datang dari Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Utara. Ia menyoroti pola belanja publik yang dianggap tidak efisien dan tidak memiliki target keberhasilan yang terukur.
“Kalau tidak mampu menghasilkan panen minimal 10 sampai 15 ton per hektare, lebih baik anggaran itu tidak dihabiskan,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi tamparan bagi pemerintah daerah yang kerap menggelar forum-forum mahal, namun gagal memberikan dampak signifikan pada lumbung pangan petani.
Kontradiksi di Lapangan
Terdapat jurang pemisah yang lebar antara angka-angka di meja rapat dengan realitas di sawah:
Tanah Sakit, Pendampingan Nihil: Tim Penyuluh melaporkan tingkat keasaman tanah pascabanjir mencapai titik ekstrem (pH 3 hingga 7), Ironisnya, petani dibiarkan menebak-nebak tanpa analisis tanah teknis dari pemerintah.
Infrastruktur Formalitas: Di Kecamatan Baktiya, 483 hektare sawah masih terkubur lumpur keras. Meski proyek irigasi sering disebut-sebut dalam laporan realisasi anggaran, lumpur tersebut tak kunjung diangkat.
Krisis Menahun Krueng Pase: Kerusakan irigasi ini sudah berlangsung lebih dari 5 tahun, melumpuhkan 9.000 hektare lahan di delapan kecamatan.
Solusi yang ditawarkan selalu bersifat “tambal sulam” seperti pompanisasi, bukan perbaikan struktural.
Data Teknis yang Diabaikan
Akademisi dari Universitas Malikussaleh menilai pemerintah gagap dalam menggunakan disiplin ilmu pengetahuan. Penggunaan varietas adaptif (padi gogo/amfibi) yang seharusnya menjadi solusi rasional, justru kalah populer dibandingkan proyek-proyek input yang tidak tepat sasaran.
Sedimentasi Lumpur: Dibiarkan Mengeras Lahan Tidak Bisa Ditanami
Irigasi Krueng Pase Rusak > 5 Tahun 9.000 Hektare Terlantar
Kualitas Tanah (pH) Tanpa Intervensi Teknis Risiko Gagal Panen Total
Kesimpulan: Pemulihan atau Pengulangan?
Publik kini mempertanyakan apakah rentetan rapat dan anggaran yang dialokasikan benar-benar untuk pemulihan, atau sekadar pengulangan kegagalan yang dibungkus dengan bahasa birokrasi. Banjir mungkin bencana alam, namun membiarkan sawah tetap mati di bawah tumpukan kertas laporan adalah kegagalan kebijakan yang nyata.
Petani Aceh Utara tidak butuh rekomendasi di atas meja; mereka butuh alat berat di sawah dan kepastian air di irigasi.
