Aceh Utara – Rasa kecewa yang mendalam membuat beberapa warga Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, nekat mendatangi Kantor Bupati Aceh Utara. Aksi protes ini dipicu oleh dugaan pembagian bantuan korban banjir yang dinilai tidak merata dan terkesan pilih kasih.
Sebuah video berdurasi 50 detik yang memperlihatkan aksi protes tersebut kini viral di TikTok. Dalam rekaman itu, beberapa warga berkumpul di depan pintu masuk ruangan Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil (Ayahwa), menuntut penjelasan mengapa bantuan tersebut tidak sampai kepada kami.
“Hanya 9 Desa yang Dapat, Padahal Semua Tenggelam”
Dalam rekaman video yang viral tersebut, diposting di Tiktok atas nama “Mawar”, terlihat rombongan warga yang mengaku berasal dari Kecamatan Matangkuli, berkumpul tepat di pintu masuk ruangan kerja Bupati. Tujuan mereka hanya satu: ingin bertemu langsung dengan Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, atau yang akrab disapa Ayahwa.
Sorotan utama dalam video tersebut tertuju pada seorang wanita yang mengenakan baju berwarna kuning. Saat ditanyai oleh perekam video mengenai tujuannya datang ke pusat pemerintahan tersebut, ia meluapkan kekecewaannya dengan lugas.
” Kami ingin berjumpa Ayahwa. Masalahnya di Matangkuli hanya 9 desa yang dapat bantuan banjir, padahal seluruh desa di kecamatan kami ikut terendam,” ungkap wanita berbaju kuning tersebut dalam video yang beredar.
Kekecewaan Terhadap Sikap Camat
Selain menuntut keadilan dari Bupati, warga juga menyuarakan kekecewaan yang teramat sangat terhadap pemerintah tingkat kecamatan. Wanita dalam video tersebut secara terang-terangan menyebut bahwa Camat Matangkuli terkesan menghindari tanggung jawab atau “lepas tangan” terkait carut-marutnya distribusi bantuan logistik ini.
Banjir yang melanda kawasan Matangkuli memang kerap merendam hampir seluruh pelosok desa di wilayah tersebut. Oleh karena itu, fakta bahwa hanya 9 dari 49 desa yang menerima uluran tangan dari pemerintah dinilai sangat mencederai rasa keadilan warga terdampak lainnya yang sama-sama menderita kerugian materiel dan kesulitan pangan.
Setelah ditelusuri oleh awak media, beberapa warga tersebut, berasal dari Gampong Alue Euntok dan Tanjong Tgk Kari.
Terkait kelanjutan usulan data desa yang menjadi pertanyaan warga, Geuchik Alue Euntok, Muhammad Yatim, memberikan klarifikasi.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses pendataan telah diusulkan ke tingkat atas, meskipun proses tersebut dimulai pada masa jabatan Penjabat (Pj) Geuchik sebelumnya.
Muhammad Yatim menjelaskan bahwa dirinya baru saja resmi dilantik, sehingga sebagian besar proses administrasi awal dilakukan oleh kepemimpinan sementara sebelum ia menjabat.
“Semua data sudah diusulkan. Cuma, waktu itu yang mengusulkan adalah Pj Geuchik karena saya baru saja dilantik kemarin,” ujar Muhammad Yatim saat dikonfirmasi, Jumat (27/2).
Ironi Pj Geuchik
Polemik penanganan banjir di Desa Alue Euntok kian meruncing. Penjabat (Pj) Geuchik Alue Euntok, yang juga tercatat sebagai ASN di Kantor Camat Matangkuli, memberikan klarifikasi terkait keluhan warga. Ia menegaskan bahwa seluruh prosedur administrasi bantuan telah ditempuh.
” Saat menjabat, saya sudah mengusulkan semua data korban banjir, mulai dari kerusakan rumah hingga kebutuhan sembako. Mengenai terealisasi atau tidaknya bantuan tersebut, itu di luar kewenangan saya,” ujarnya saat dikonfirmasi via Telepon.
Sementara Pj Geuchik Tanjong Tgk Kari adalah Sekcam Matangkuli sendiri. Hingga berita ini diturunkan, belum memberikan klarifikasi meski pesan konfirmasi telah terkirim.
Jawaban Camat yang Dinilai ‘Berputar-putar’
Saat dikonfirmasi via WhatsApp, Camat Rizki Rasmana Hanafiah mengklaim telah mengusulkan bantuan untuk seluruh desa.
Namun, pernyataannya justru memicu tanda tanya baru.
Data Tak Sinkron: Camat menyebut 29 gampong sudah disalurkan dan 20 lainnya sedang diusulkan kembali. Namun, dalam daftar yang dikirimkan, nama desa Alue Euntok dan Tanjong Tgk Kari justru tidak terlihat.
Alasan Administratif: Camat baru menandatangani usulan Jaminan Hidup (Jadup) untuk kedua desa tersebut pada Jumat siang (27/02/2026) pukul 12.00 WIB, setelah aksi protes viral di medsos.
Jawaban Mengambang: Saat didesak mengenai jumlah Kepala Keluarga (KK) yang diusulkan, jawaban Camat terkesan berbelit-belit dengan alasan belum ada tanda tangan Kapolsek hingga akhirnya berhenti merespons.
Warga berharap Bupati “Ayahwa” segera turun tangan membereskan polemik ini agar bantuan tidak menjadi alat politik atau sekadar formalitas administratif di tengah penderitaan rakyat.
